detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 18:56 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 15/03/2012 10:01 WIB

Arif Budimanta: BLT Bukan Solusi!

Pasti Liberti - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebagai kompensasi kenaikan harga BBM ini, seperti yang sudah-sudah akan diberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada wong cilik. Namun pemberian BLT ini dinilai bukan solusi yang baik.

"Itu bukan solusi. Mana ada harga barang-barang atau yang lainnya yang turun setelah kenaikan harga BBM. Padahal BLT itu sifatnya sementara. Lalu bisa tidak pemerintah menjamin adanya kenaikan pendapatan masyarakat. Siapa yang bertanggung jawab? Ini yang seharusnya diperhitungkan oleh pemerintah," ujar politikus PDI Perjuangan, Arif Budimanta.

Berikut ini wawancara detikcom dengan Arif, Rabu (14/3/2012):

Alasan PDI Perjuangan menolak kenaikan BBM?

Secara konstitusi subsidi itu merupakan hak rakyat. Kemudian sumber daya alam itu seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kemudian kita juga dapat penghasilan dari minyak. Makanya dipergunakanlah kembali untuk rakyat. Kemudian APBN itu dilaksanakan secara bertanggung jawab terkait dengan itu harusnya ada akuntabilitas dan transparansi.

Kita lihat dari sisi teknis ada persoalan akuntabilitas dan transparansi. Yang pertama soal besaran subsidi BBM itu. Di mana tidak mencerminkan realitas ataupun fakta. Kemudian pemerintah belum dapat menjelaskan secara transparan mengenai mekanisme dan harga produksi minyak nasional kita secara keseluruhan.

Secara sederhana apabila asumsi dari ICP (harga minyak Indonesia) ditingkatkan US$ 105 kita sudah mendapat tambahan pendapatan menurut pemerintah sekitar Rp 34 triliun. Ditambah penghematan sebesar Rp 18 triliun misalnya itu sudah mencapai Rp 52 triliun. Itu sudah sangat cukup bahkan lebih dari cukup untuk menjaga harga BBM. Kemudian persoalan tata kelola dalam pengadaan BBM bersubsidi masih belum bagus. Ini yang harus dijelaskan pemerintah.Next

Halaman 1 2

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(vit/nwk)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%