Detik.com News
Detik.com
Jumat, 09/03/2012 15:00 WIB

FPI Demo Anti Liberal, Bundaran HI Macet

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Demo sekitar 150 orang massa dari Front Pembela Islam (FPI) membuat lalu lintas Bundaran HI macet parah. Massa memarkir motor dan mobil yang mereka gunakan di untuk mencapai Bundaran HI diparkir di sekitar kawasan itu.

Pantuan detikcom, Jumat (9/3/2012), para demonstran yang terdiri dari wanita, anak-anak dan pria ini bekumpul di sekeliling Bundaran HI. Mereka kebanyakan pakaian serba putih. Demonstrasi ini mengusung isu penurunan harga BBM dan Indonesia damai tanpa liberal.

Akibat demo itu lalu lintas dari Thamrin dan Sudirman macet total. Busway Koridor I yang melewati lokasi itu juga terhambat oleh demo itu. Ada tujuh bus TransJ yang terjebak akibat demonstasi itu.

Cuaca yang gerimis tidak membuat para demonstran membubarkan diri. Para demonstran juga membawa sebuah bener berukuran 5 x 4 meter. Dalam bener itu terlihat foto Hanung Bramantyo dan juga Ulil Abshar-Abdalla.

Foto Hanung dibuat sedang mengibarkan bendera komunis di pinggir pantai. Pada bagian bawah foto itu terdapat tulisan 'Musnahkan intelek-intelek iblis'. Baner ini kemudian dirobek-robek dan ditendang-tendang oleh demonstran. Selain massa FPI demo ini juga didukung oleh massa dari FUI, Gerakan Reformasi Islam (Garis).


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nal/mad)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%