detikcom
Selasa, 06/03/2012 10:37 WIB

Jurnal Ilmiah, Sebatas Eksploitasi Pengetahuan?

Naufal Azizi - detikNews
Halaman 1 dari 6
Jakarta - Adanya putusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) terkait penetapan publikasi jurnal ilmiah sebagai salah satu pra-syarat kelulusan mahasiswa ditingkat perguruan tinggi memang cukup menarik.

Keputusan tersebut sontak menimbulkan pro kontra dikalangan akademisi. Bahkan Perguruan Tinggi Swasta yang ternaungi dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menolak secara tegas kebijakan tersebut.

Kondisi ini makin memperuncing problem yang kian dihadapi dunia kampus terutama sisi akademis.

Kalau dicermati secara jernih, apakah kebijakan yang telah dikeluarkan pihak pemerintah akan menjadi kemajuan indeks penulisan ilmiah di tingkat perguraan tinggi?

Begitu pula sebaliknya, penolakan dari kalangan APTISI, apa malah bakal mempertumpul kemajuan pendidikan kita? Atau mungkin ada faktor lain yang tersembunyi dan punya peran penting terkait kebijakan publikasi tersebut?

Dalam prespektif saya sungguh menarik bila penetrasi kebijakan ini ditarik dengan konteks budaya di pendidikan kita.

Mari saya coba masuk kedalam beberapa ruang pertanyaan tersebut. Kemauan pemerintah saat menjadikan persyaratan publikasi sebagai syarat kelulusan cukup logis.Next

Halaman 1 2 3 4 5 6

Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(wwn/wwn)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .


Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Opini Terbaru Indeks Opini ยป
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%