Detik.com News
Detik.com
Selasa, 06/03/2012 10:37 WIB

Jurnal Ilmiah, Sebatas Eksploitasi Pengetahuan?

Naufal Azizi - detikNews
Halaman 1 dari 6
Jurnal Ilmiah, Sebatas Eksploitasi Pengetahuan?
Jakarta - Adanya putusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) terkait penetapan publikasi jurnal ilmiah sebagai salah satu pra-syarat kelulusan mahasiswa ditingkat perguruan tinggi memang cukup menarik.

Keputusan tersebut sontak menimbulkan pro kontra dikalangan akademisi. Bahkan Perguruan Tinggi Swasta yang ternaungi dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menolak secara tegas kebijakan tersebut.

Kondisi ini makin memperuncing problem yang kian dihadapi dunia kampus terutama sisi akademis.

Kalau dicermati secara jernih, apakah kebijakan yang telah dikeluarkan pihak pemerintah akan menjadi kemajuan indeks penulisan ilmiah di tingkat perguraan tinggi?

Begitu pula sebaliknya, penolakan dari kalangan APTISI, apa malah bakal mempertumpul kemajuan pendidikan kita? Atau mungkin ada faktor lain yang tersembunyi dan punya peran penting terkait kebijakan publikasi tersebut?

Dalam prespektif saya sungguh menarik bila penetrasi kebijakan ini ditarik dengan konteks budaya di pendidikan kita.

Mari saya coba masuk kedalam beberapa ruang pertanyaan tersebut. Kemauan pemerintah saat menjadikan persyaratan publikasi sebagai syarat kelulusan cukup logis.Next

Halaman 1 2 3 4 5 6

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(wwn/wwn)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%