Detik.com News
Detik.com

Kamis, 23/02/2012 22:37 WIB

Pasca Bentrokan di RSPAD, Wakapolda Metro Cek Polres Jakpus

E Mei Amelia R - detikNews
Pasca Bentrokan di RSPAD, Wakapolda Metro Cek Polres Jakpus
Jakarta - Pengecekan kesiapan anggota kepolisian dilakukan Polda Metro Jaya menyusul penyerangan di RSPAD Gatot Subroto. Terkait kegiatan ini Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Brigjen Suhardi Alius, mengunjungi Polres Jakarta Pusat.

"Kunjungan saja, mengecek kesiapan anggota," kata Suhardi kepada wartawan di Mapolres Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2012) malam.

Dalam kunjungan singkat itu, Suhardi menyempatkan menengok ke ruang penyidikan Satuan Reskrim Polres Jakarta Pusat.

"Tanyakan ke Kapolres saja ya," katanya saat ditanya mengenai bentrokan di RSPAD.

Seperti diketahui, dua kelompok yang sama-sama merupakan warga Ambon bentrok di rumah duka RSPAD Jakarta Pusat, Kamis dini hari tadi. Dua orang tewas dan empat lainnya luka-luka dalam kejadian itu. Para korban saat itu hendak melayat keluarganya yang meninggal karena sakit di RSPAD.

Polisi telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Sementara empat lainnya, termasuk Edward Tupessy alias Edo Kiting masih berstatus sebagai saksi.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mei/vit)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%