MA Perintahkan Bank BRI Bayar Gaji Eks Buruh PT PGNI

Jakarta Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Bank BRI untuk membayar upah para mantan buruh PT Pan Gas Nusantara Industri (PT PGNI) selama 19 tahun gaji. Sebelumnya, aset PT PGNI yang dijadikan agunanan di Bank BRI dilelang tanpa pemberitahuan terhadap buruh. Sehingga, ketika PT PGNI bangkrut, aset yang seharusnya untuk membayar upah buruh sebesar Rp 8 miliar pun tidak ada.

Pernyataan tersebut tertuang dalam surat memo No 7/Tuada Perd/V/2006 yang dibuat Ketua Muda Perdata MA waktu itu, Harifin Tumpa.

"Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) memanggil Bank BRI sebagai pihak yang menerima pembayaran aset PT PGNI harus mendahulukan pembayaran upah dan hak-hak lainya dari pekerja/buruh," kata Ketua Muda Perdata MA, Harifin Tumpa dalam berkas yang didapat detikcom, Sabtu, (28/1/2012).

Menurut MA, berdasarkan pasal 95 ayat 4 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang harus didahulukan pembayarannya. Alasan kedua, ternyata satu-satunya aset perusahaan adalah 2 buah pabrik yang telah disita KP2LN dan hasil lelangnya sudah diambil Bank BRI.

"Ketua PN Jaktim wajib mencarikan jalan keluar permasalahan ini," terang Harifin yang kini jadi Ketua MA ini.

Menanggapi memo ini, kuasa hukum para bekas buruh, Juventhy M Siahaan meminta Bank BRI menaati perintah MA ini. Apalagi sebagai BUMN, harus memberikan contoh dalam ketaatan menjalankan hukum.

"BRI udah enggak bisa ngapa-ngapain. Upah itu harus dieksekusi. Ini udah kasasi. BRI selaku BUMN seharusnya taat hukum. Pas lelang katanya udah taat hukum, tapi ini kasasi kenapa enggak taat hukum," kata Juventhy.

Adapun Bank BRI menyatakan penjualan aset PT PGNI sudah sesuai aturan. Waktu itu PT PGNI utang ke Bank BRI dengan agunan aktiva tetap perusahaan. Ketika PT PGNI tidak bisa membayar utang, maka agunan pun dilelang.

"Semua proses dilakukan lewat jalur hukum dan sudah diserahkan ke penegak hukum," kata Sekretaris Perusahaan Bank BRI, M. Ali.


(asp/mpr)