Detik.com News
Detik.com

Minggu, 30/10/2011 10:49 WIB

KPK Diminta Usut Dana Freeport ke Polri

Fitraya Ramadhanny - detikNews
KPK Diminta Usut Dana Freeport ke Polri
Jakarta - Polri mengakui adanya aliran dana dari PT Freeport kepada personel Korps Bhayangkara itu. KPK diminta segera mengusut, apakah duit dari PT Freeport ini bisa dikategorikan sebagai suap atau gratifikasi.

"KPK harus turun tangan mengusut kasus ini. Apakah bantuan itu terkategori sebagai peran serta masyarakat untuk mendukung tugas-tugas polisi atau merupakan uang suap," kata Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam rilis kepada detikcom, Minggu (30/10/2011).

Menurut Neta, jika bantuan dana itu tergolong suap dan gratifikasi, oknum pejabat Polri yang menerimanya bisa diseret ke Pengadilan Tipikor. Selain itu, IPW menilai pemberian dana itu bisa mengarah pada politik adu domba antara polisi dengan rakyat Papua, khususnya buruh di sekitar tambang Freeport.

"Dugaan dana itu sebagai suap, didasarkan pada kenyataan dalam menangani konflik di sekitar daerah tambang tersebut, aparat keamanan cenderung tidak netral dan mengarah pada sikap memusuhi masyarakat," jelas dia.

IPW juga meminta KPK tidak hanya mengusut Polri sebagai penerima dana. KPK juga harus mengusut pejabat-pejabat Freeport selaku pemberi dana. Pada ujungnya, Freeport dinilai IPW, perlu menghentikan aktivitasnya.

"Jika dalam penelusuran KPK terbukti dana itu ternyata berupa suap terhadap oknum aparat, yang ditindak tidak hanya aparatnya saja, tapi pejabat Freeport juga harus dibawa ke Pengadilan Tipikor," ujarnya.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menilai wajar anggotanya menerima dana dari PT Freeport. Penerimaan dana itu diperbolehkan asal bisa dipertanggungjawabkan.

"Semua operasi pengamanan objek vital, negara sudah membiayai. Kemudian jika pihak yang diamankan memberi uang makan kepada anggota kita di lapangan, apalagi dalam situasi tugas yang sulit saya kira akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan," kata Timur di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (28/10).

Timur mengakui, uang dari PT Freeport itu tidak melalui kementerian, tetapi langsung diberikan kepada anggota polisi di lapangan. "Sekali lagi itu bisa diaudit bisa ditanya ke asisten operasi. Sekali lagi itu tambahan, negara kan sudah memberi uang untuk operasi dan itu sama semua operasi," terangnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fay/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Atasi Prostitusi, Tiru Swedia yang Hukum Pembeli Jasa dan Germo PSK!

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan RI harus belajar dari Swedia untuk mengatasi prostitusi. Swedia melegalkan PSK namun mengkriminalkan mereka yang membeli jasa PSK dan germo yang menjual PSK. Bila Anda setuju usulan Mensos Khofifah, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%