DetikNews
Selasa 06 Mar 2012, 10:37 WIB

Jurnal Ilmiah, Sebatas Eksploitasi Pengetahuan?

- detikNews
Jurnal Ilmiah, Sebatas Eksploitasi Pengetahuan?
Jakarta - Adanya putusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) terkait penetapan publikasi jurnal ilmiah sebagai salah satu pra-syarat kelulusan mahasiswa ditingkat perguruan tinggi memang cukup menarik.

Keputusan tersebut sontak menimbulkan pro kontra dikalangan akademisi. Bahkan Perguruan Tinggi Swasta yang ternaungi dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) menolak secara tegas kebijakan tersebut.

Kondisi ini makin memperuncing problem yang kian dihadapi dunia kampus terutama sisi akademis.

Kalau dicermati secara jernih, apakah kebijakan yang telah dikeluarkan pihak pemerintah akan menjadi kemajuan indeks penulisan ilmiah di tingkat perguraan tinggi?

Begitu pula sebaliknya, penolakan dari kalangan APTISI, apa malah bakal mempertumpul kemajuan pendidikan kita? Atau mungkin ada faktor lain yang tersembunyi dan punya peran penting terkait kebijakan publikasi tersebut?

Dalam prespektif saya sungguh menarik bila penetrasi kebijakan ini ditarik dengan konteks budaya di pendidikan kita.

Mari saya coba masuk kedalam beberapa ruang pertanyaan tersebut. Kemauan pemerintah saat menjadikan persyaratan publikasi sebagai syarat kelulusan cukup logis.

Pada faktanya, indeks publikasi jurnal ilmiah kita cukup tertinggal jauh dari Negara berkembang bahkan Negara tetangga kita sendiri. Memang dunia pendidikan kita jarang dekat dan tak coba mendekat ke hal tersebut.

Tapi tak beda jauh. Lecutan ini sebagai upaya mendongkrak \\\"popularitas\\\" kemajuan pendidikan kita. Harapan pemerintah tentu adanya jurnal ilmiah sekaligus mengubah budaya pendidikan kita. Dari ucapan ke ranah tulisan.

 Lebih penting, menekan upaya plagiarisme karena situasi ini begitu krusial di pendidikan kita.

Selanjutnya, Ada indikasi bahwa dampak dari penolakan APTISI seolah membuat kelonggaran dari Kemenbud. Bahkan berdampak mematikan. Ya, andai saja kebijakan yang telah dikeluarkan malah bersifat dorongan.

Jika mau publikasi ya monggo, jiak tidak ya ora opo-opo. Tentu, sifat kebijakan demikian rupa malah melemahkan nilai kebijakan itu sendiri. Hasilnya, kebijakan sekedar tubuh tanpa ruh. Mudah dikendalikan.

Tapi, coba lebih bijaksana dalam berpikir. Bisa jadi tindakan APTISI sebagai upaya kritik terhadap pemerintah. Pemerintah selama ini masih setengah hati terhadap PTS.

Terutama dalam hal penyedian infrastruktur (fisik maupun non fisik) pendidikan. APTISI telah merasakan betul jatuh bangunnya mengelola institusi mereka.

Tak ayal, logika yang mereka pikirkan pun cukup bersinergi dengan kenyataan yang mereka hadapi. Ya, mereka banyak memberi tapi jarang diberi. Ditambah lagi, upaya publikasi jurnal yang memang tak didukung dengan kemudahan dapat contoh jurnal ilmiah.

Sementara, faktor lain juga ikut bermain adalah efek \\\"kemauan\\\" pasar terhadap publikasi. Apalagi tingkat kepercayaan (trust) sudah dikesampingkan.

Para lulusan dari beberapa perguruan tinggi tak jarang seolah terlempar terlebih dahulu sebelum bermain. Ini yang menjadi kekhawatiran. Masih adanya diskriminasi kepercayaan di kalangan pasar. Sulit dilirik.

Pelik memang. Upaya maju menjadi bagian yang tak mungkin dipungkiri lagi. Skala standarisasi semakin kompetitif. Tarik-menarik kepentingan didalamnya juga tak bisa terhindar.

Maka, apa yang sebenarnya salah dalam dunia pendidikan kita? Pendidikan hanyalah tujuan sampai saat ini. Bukan sebagai proses. Menarik kalau mengamati dimana posisi mahasiswa selaku \\\"subyek\\\" pertarungan.

Posisi mahasiswa<\/strong>

Sebagai mahasiswa Strata Satu (S-1), saya melihat pada dasarnya tak ada masalah dengan rencana kebijakan tersebut. Cukup apresiasi. Sudah lama mengenyam budaya mendengar, melamun ataupun mengikuti.

Tak salah lagi, bila kelas hanya menjadikan penjara atas kemauan diri. Penajaman intelektualitas akan sangat terasa bila kita kuat dalam sisi pengembangan diri sendiri.

Tidak lewat orang lain. Belajar menulis, meniliti dan sensitivitas akan mampu meningkatkan kadar intelektualitas.

Jurnal ilmiah saya akui akan melecut semangat belajar. Respek terhadap tiap gejala sosial. Saya pun barangkali jadi sering berdiskusi. Tau caranya menulis. Bagaimana cara menjauh dari sikap plagiat.

Hingga memahami apa itu meniliti. Belum lagi, ditambah nilai lebih dengan adanya publikasi umum. Disini pun saya begitu diuntungkan. Yakni atas nama saya sendiri. Hasilnya, adanya perubahan budaya ini secara tidak langsung mengangkat nilai pendidikan kita. Sederhana sekali.

Sayangnya, lagi-lagi pemerintah \\\"latah\\\" terhadap kebijakan yang dibuatnya sendiri. Kewajiban publikasi ilmiah tak disertai dengan memperhatikan faktor pendukungnya.

Sampai saat ini pun, banyak mahasiswa masih susah mendapatkan contoh jurnal. Ada tapi tak seberapa. Apalagi, lingkungan budaya kampus yang masih jauh berbeda.

Kampus yang sudah mapan secara budaya tulis, diskusi dan riset memang tak jadi masalah. Terus, bagaimana kampus yang masih belum bergelut dengan budaya tadi. Tak pernah terpikir.

Beginilah logika yang sering diambil dalam menentukan policy. Logika pars pro toto (sebagian untuk keseluruhan). Bahwa sebagaian kampus yang sudah lama mengenal budaya tulis merepresentasi kondisi semua kampus.

Bila penafsirannya tak jernih, akan amat parah efek yang timbul. Dunia akademik pun hanya bergulat pada pencapaian-pencapain tujuan. Terlebih secara instan. Jurnal ilmiah pun dibuat asal jadi. Asal mahasiswa lulus dan dapat rentetan gelar.

Tanggung jawab ilmu<\/strong>

Pembuatan jurnal ilmiah asal jadi malah bakal menurunkan kualitas pendidikan. Saya, tak bisa membayangkan jika ratusan jurnal ilmiah tak ada satu pun proses pertanggungjawabannya.

Artinya, lantaran keadaan yang memaksa lulus, maka jurnalpun ibarat kacang goreng. Ini yang menjadikan penulis jurnal ilmiah menjadi terkerdilkan.

Determinasi individu lebih penting ketimbang determinasi sosial. Tak sedikitpun acuh terhadap proses keberlanjutan jurnal yang telah dibuat.

Praktisnya, objek penelitiannya hanya dijadikan objek kepentingannya sendiri. Tanpa sedikitpun ada rasa pertanggungjawaban terhadap ilmu. Padahal, pada tingkat aplikasi, disinilah hakikat ilmu justru dipakai. Proses internalisasi terbaiakan. Ini yang jadi kekhawatiran besar saya.

Selain itu, pembatasan terhadap jurnal ilmiah hanya pada genre karya ilmiah. Saya tak tau pasti bagaimana mahasiswa yang sering dengan menulis news, esai, cerpen, puisi ataupun karya tulis lain.

Dan hasil karyanya dipublikasikan. Bagi saya, ini yang justru mereduksi makna budaya menulis bahkan terutama kata \\\"ilmiah\\\" itu sendiri.

Jelas sekali, dari pemaparan disini pemerintah sepertinya salah membaca; membaca dibalik bangunan, membaca waktu, membaca wacana dan membaca pendidikan. Apakah saya juga salah membaca pemerintah? Semoga!

*Penulis adalah Mahasiswa Sastra Inggris dan Aktif di Lembaga Kajian Mahasiswa (LKM) Universitas Negeri Jakarta<\/em>


Naufal Azizi<\/strong>
Rawamangun, Jakarta Timur<\/strong>
naufaltamanhati@gmail.com<\/strong>
08568856188<\/strong>


(wwn/wwn)
Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam", Senin sampai Jumat pukul 00.30 - 01.00 WIB, hanya di Trans TV
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed