DetikNews
Rabu 28 September 2016, 11:51 WIB

Kasus Suap Proyek Infrastruktur, KPK Periksa Rombongan Pejabat Kementerian PUPR

Dhani Irawan - detikNews
Kasus Suap Proyek Infrastruktur, KPK Periksa Rombongan Pejabat Kementerian PUPR Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - KPK melanjutkan proses pemeriksaan saksi dalam rangka penyidikan kasus suap proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Para saksi yang diperiksa merupakan pejabat di lingkungan kementerian tersebut.

Para saksi yang diperiksa di antaranya Iwan Zarkasi selaku Kasubdit Teknik Jembatan Ditjen Bina Marga Direktorat Bina Teknik Kementerian PUPR, Solo Riyadi Limbong yang pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI, kemudian Abram Elsajaya Barus yang pernah menjabat sebagai Kabid Teknik di lingkungan Badan Pengatur Jalan Tol.

Saksi lainnya, Didik Rudjito selaku Kasubdit Bimbingan Teknik Jalan Daerah, Agusta Ersaga Sinulinga yang pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Sistem Manajemen Mutu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I.

Kemudian Hari Suko Setiono selaku Kasubdit Jalan Bebas Hambatan. Lalu ada nama Kepala Subdirektorat Pengadaan Tanah Direktorat Jenderal Bina Marga Achmad Herry Marzuki, lalu Sugiyartanto yang pernah menjabat sebagai Kasubdit Sistem Pengendalian Wilayah III Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III Ditjen Bina Marga.

KPK juga memeriksa Singgih Karyawan selaku staf teknik di Ditjen Bina Marga, Hari Laksmanto yang pernah menjabat sebagai Kepala Balai Besar Jalan Nasional VI Makassar, Eni Anggraeni yang tercatat menjabat sebagai Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian Bina Marga.

Kemudian ada nama lainnya yaitu Timbul Manahan Pasaribu yang pernah menjabat sebagai Kepala BPJN XII Balikpapan, Ahmad Sofian Lubis yang tercatat sebagai Kepala Subdit Bina Pelaksana Wilayah II Ditjen Bina Marga, Atyanto Busono selaku Kepala Balai Pelaksanaan jalan nasional XI, Djoko Sulistyono selaku Kepala Subdit Wilayah I C Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I Ditjen Bina Marga. Rakhman Taufik selaku Kasubdit Perencanaan dan Program Direktorat Jembatan Ditjen Bina Marga

Lalu Srie Handono Mashudi selaku Kasubdit Teknik Jembatan Kementerian PUPR, Miftachul Munir selaku Kasubdit Pemrograman Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga, Risman Sibarani yang pernah menjabat sebagai Kasubdit Binlak Wil IA Ditjen Bina Marga, Subaiha Kipli yang pernah menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan, Ditjen Bina Marga, lalu Syarkowi selaku Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi, dan terakhir Wakil Direktur Bina Marga Triono Junoasmono.

"Para saksi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AHM (Amran HI Mustary," ucap Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Rabu (28/9/2016).

Dalam surat dakwaan Direktur PT Windu Tunggal Utama (PT WTU) Abdul Khoir terkait perkara ini, terungkap Abdul membagi-bagikan Rp 455 juta untuk beberapa anggota Komisi V DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Maluku Tengah. Abdul menyebar uang itu melalui tangan Amran selaku Kepala Badan Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX.

Penuntut umum dalam pembacaan surat dakwaan (4/4/2016), menyebut uang itu disebarkan dengan tujuan agar anggota Komisi V DPR mengikuti kunjungan kerja menyalurkan program aspirasinya, untuk pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku atau Maluku Utara, serta Amran dapat menunjuk PT WTU sebagai pemenang lelangnya.

Hanya saja, penuntut umum tidak menyebutkan secara jelas siapa saja anggota Komisi V DPR yang dipercaya untuk menyebar uang itu. Namun saat kunker tersebut, Amran memperkenalkan Abdul kepada salah satu anggota Komisi V DPR bernama M Toha.

Setelah kunker itu, sejumlah anggota Komisi V DPR mengusulkan program aspirasinya ke Kementerian PUPR. Dalam beberapa kali pembahasan antara Pimpinan Komisi V DPR dengan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, akhirnya sejumlah proyek disetujui dan salah satunya merupakan usulan atau aspirasi anggota Komisi V DPR di daerah Maluku dan Maluku Utara.

Berikut proyek-proyek yang dianggarkan melalui program aspirasi DPR, termasuk anggota yang mengusulkan:

1. Proyek Pelebaran Jalan TehoruTehoruTehoru-Laimu senilai Rp 41 miliar. Itu merupakan program aspirasi dari Damayanti Wisnu Putranti, selaku anggota Komisi V DPR fraksi PDIP.

2. Proyek Rekostruksi Jalan Werinama-Laimu senilai Rp 50 Miliar yang merupakan program aspirasi dari Budi Suprianto selaku anggota Komisi V DPR fraksi Golkar.

3. Proyek pembangunan Jalan Kontainer Ruas Jailolo-Mutui Maluku senilai Rp 30 Miliar, proyek rekonstruksi peningkatan struktur Jalan Boso-kau senilai Rp 40 miliar, pembangunan ruas jalan Wayabula-Sofi senilai Rp 30 miliar, peningkatan ruang jalan Wayabula-Sofi senilai Rp 70 miliar dan rekonstruksi jalan Mafa-Matuting senilai Rp 10 miliar. Seluruhnya proyek itu merupakan program aspirasi Andi Taufan Tiro selaku Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN Komisi V DPR.

4. Proyek rekonstruksi jalan Laimu-Werinama senilai Rp 50 miliar, peningkatan jalan Haya-Tehoru seniali Rp 50 miliar, pelebaran jalan Aruidas-Arma senilai Rp 50 miliar, pelebaran Jalan Tehoru-Laimu senilai Rp 50 miliar, proyek pembangunan jalan Piru-Waisala senilai Rp 50,44 miliar, proyek jalan Taniwel-Saleman senilai Rp 54,32 miliar. Proyek itu merupakan program aspirasi dari Musa Zainuddin selaku Kapoksi PKB Komisi V DPR.


(dha/fdn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed